Presiden Joko Widodo resmi melantik Teten Masduki sebagai kepala staf kepresidenan di Istana Negara, pada Rabu (02/09).
Penunjukan Teten dilakukan presiden untuk menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang meninggalkan posisi tersebut guna menjabat menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.
Sebagai kepala staf kepresidenan, seperti diatur Peraturan Presiden No.26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, Teten bakal mengemban beberapa tugas.
Di antaranya adalah memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden, penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambata, serta pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Ada pula tugas mengelola strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dan penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.
Ketika ditanya wartawan mengenai rencana strategi yang akan ditempuh, Teten mengaku belum mau berbicara panjang. "Nantilah," ujarnya.
Teten selama ini dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi. Sebelum menjadi kepala staf kepresidenan, dia merupakan anggota Tim Komunikasi Presiden.
Bahkan, selama masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, dia selalu menemani Joko Widodo.
Teten Masduki sempat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Rieke Diah Pitaloka pada 2013. Namun peluang Teten dan Rieke pupus setelah dikalahkan pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.
Walaupun masih menyisakan persoalan klaim ganti rugi, pemerintah tetap meresmikan pengisian awal Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (31/08) pagi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono telah meresmikan pengisian awal Waduk Jatigede, sekitar pukul 11.00 WIB.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi, mengatakan, pengisian air Waduk Jatigede secara total akan membutuhkan waktu sekitar tujuh bulan.
"Jadi begitu kita tutup, maka untuk bisa penuh hingga elevasi 260 meter, diperkirakan membutuhkan 219 hari atau sekitar tujuh bulan 10 hari," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (31/08) siang.
LSM Walhi Jawa Barat menyebutkan, berbagai persoalan yang belum diselesaikan diantaranya menyangkut hak relokasi, pemukiman kembali, ketidakjelasan tempat tujuan pindah, hingga persoalan pemberkasan.
"Sehingga mereka bertahan," kata pegiat Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan kepada BBC Indonesia. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 1.800 kepala keluarga di beberapa desa yang menolak dipindahkan.
Image captionLSM Walhi Jawa Barat menyebutkan, berbagai persoalan yang belum diselesaikan diantaranya menyangkut hak relokasi, pemukiman kembali, ketidakjelasan tempat tujuan pindah, hingga persoalan pemberkasan.
Pemerintah sejauh ini telah mengucurkan dana sebesar 741 miliar Rupiah -melalui APBN 2015- untuk ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi tak membantah, masih ada orang-orang yang "belum mendapatkan" ganti rugi.
"Kami sudah menerima 2.000 komplain (pengaduan). Kita sedang evaluasi sekarang," kata Mujiadi.
Dan menurutnya, "Kami membuka base pengaduan. Setiap pengaduan kita tampung, verifikasi, validisasi. Kalau dia berhak, ganti rugi atau santunan akan kita bayarkan."
Pemerintah mengklaim waduk ini dapat mengairi persawahan hingga 90.000 hektar serta memiliki sumber air baku dengan kecepatan sebesar 3,5 kubik per detik.
Image captionSelain masih menyisakan persoalan ganti rugi, sejumlah laporan menyebutkan pembangunan Waduk Jatigede akan memusnahkan sekitar 48 situs bersejarah.
Waduk Jatigede disebutkan pula akan digunakan sebagai Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas sekitar 1.110 megawatt.
Diantaranya adalah tiga makam yang diyakini pendiri Kerajaan Sumedang Larang, yaitu makam Prabu Guru Aji Putih, Ratu Inten Dewi Nawang Wulan, serta Sang Hyang Esi Agung.
Pembangunan waduk ini juga akan menenggelamkan sekitar 1.380 hektare hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani.
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Istana Negara, Rabu (02/09) sekitar pukul 13.15 WIB.
Dalam jumpa pers itu, Presiden Joko Widodo didampingi Kepada staf kepresidenan Teten Masduki, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Hanura Wiranto, Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir, dan Sekjen PAN Edhy Suparno.
"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah, dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peritiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat kebangsaan dan semangat persatuan," kata Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan dukungan pihaknya pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak dilatari kepentingan untuk mendapatkan jabatan kursi menteri di pemerintahan.
Menurut Zulkifli, dengan bergabungnya PAN dalam pemerintahan Jokowi-JK, PAN akan mendukung semua kebijakan pemerintah yang pro-rakyat.
Ditanya apakah keputusan PAN ini sudah dikoordinasikan dengan Koalisi Merah Putih, Zulkifli mengatakan: "Belum, nanti kita sampaikan."
Dia kemudian menambahkan, "Tidak tepat lagi bicara Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat saat menghadapi situasi ekonomi yang melambat, kita harus mengutamakan kepentingan lebih besar, kepentingan NKRI, kepentingan Indonesia... Tidak lagi kotak-kotak."
Dalam Pemilu Presiden 2014, PAN bergabung dengan Koalisi Merah Putih yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden.
Sinyalemen dukungan PAN kepada pemerintahan Jokowi-JK sempat beredar ketika isu perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-JK muncul.
Presiden Joko Widodo menolak proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan Jepang dan Cina, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution.
“Presiden memutuskan kereta cepat belum diperlukan, lebih baik kereta kecepatan menengah,” kata Darmin kepada wartawan.
Pertimbangan presiden, lanjut Darmin, didasari pada kenyataan bahwa kecepatan kereta yang dijanjikan dalam proposal tidak bisa mencapai 350 kilometer per jam. Sebab, dengan memperhitungkan waktu transit di stasiun-stasiun antara Jakarta dan Bandung yang berjarak 150 kilometer, kecepatan maksimal kereta hanya sekitar 200 km per jam.
Oleh sebab itu, kata Darmin, kereta berkecepatan 200-220 km per jam yang paling pantas dibangun. Konsekuensinya, biaya pembangunan akan berkurang 30%-40%.
Image copyrightAFPImage captionBaik Jepang dan Cina telah mengajukan proposal pembangunan kereta cepat jurusan Jakarta-Bandung.
Dengan pertimbangan tersebut, Darmin mengatakan pemerintah mengundang Jepang dan Cina untuk membuat proposal baru untuk pembangunan kereta kecepatan menengah.
Alasan utama ialah pembangunan infrastruktur canggih sekelas kereta super-cepat akan semakin membuat timpang perbedaan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Jawa, tak konsisten dengan rencana Presiden Jokowi selama ini untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Jokowi kan selama ini selalu bilang tol laut, tol laut. Ya fokus itu saja, sambil membangun kereta reguler di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di Ambon orang harus menunggu kapal datang sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, ini hitungannya menit. Apa adil?" ujar Ketua Institut Studi Transportasi Darmaningtyas.
Rencana pembangunan infrastruktur canggih di Pulau Jawa juga dinilai ironis oleh pelaku bisnis di luar Pulau Jawa.
Ketua Asosiasi Industri Kakao Indonesia Piter Jasman, menggambarkan beberapa masalah infrastruktur yang dia alami dalam mengirim cokelat dari Lampung, Sulawesi, dan Papua, sumber bahan baku, ke Pulau Jawa, tempat pengolahan berada.
"Jalanan rusak semua itu, dari Mamuju ke Sulawesi. Apalagi kalau musim hujan, banyak truk yang tidak bisa jalan. Otomatis ini menghambat mengirim bahan baku. Dari Irian (Papua) andaikata kita mau kirim ke Jawa, angkutan kapalnya juga tidak terlalu banyak. Harus menunggu. Jadi tinggi biaya kita, biaya angkutan, jadi naik," katanya.
Perubahan sikap politik Partai Amanat Nasional, PAN yang membelot dari barisan oposisi dan merapat ke koalisi Jokowi-JK, sangat mungkin akan diikuti partai-partai oposisi pendukung Prabowo Subianto lainnya.
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, LSI, Dodi Ambardi, mengatakan, dukungan partai-partai Koalisi Merah Putih kepada pemerintahan Jokowi sangat mungkin terjadi walaupun ini sangat tergantung kompensasi jabatan yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi.
"Tidak akan segera, itu sangat tergantung dari kata kunci yang saya sebut "insentif"," kata Dodi Ambardi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (02/09) sore.
Menurutnya, kompensasi itu bukan semata berupa jabatan kursi menteri di dalam kabinet, tetapi bisa juga itu jabatan di daerah atau BUMN.
"Nggak selalu kursi menteri. Itu bisa di level daerah, di level BUMN atau bahkan di DPR," ujar Dodi menganalisa.
Strategi Pemilu 2019
Dan lebih dari itu, lanjutnya, peluang perubahan politik partai-partai pendukung Koalisi Merah-Putih itu sangat tergantung pada hitung-hitungan politik terkait pemilu 2019.
Image copyrightAFPImage captionPengamat mengatakan, sangat mungkin perubahan politik PAN akan diikuti partai-partai pendukung Koalisi Merah Putih lainnya.
"Lebih banyak menguntungkan masuk ke dalam (pemerintahan) atau tetap berada di luar. Kalau prestasi Jokowi buruk, saya kira mereka juga akan berpikir. Dan itu menguntungkan di luar (pemerintahan), kalau prestasi Jokowi tidak kunjung membaik," papar Dodi.
Dodi menganggap pragmatisme politik seperti ini menunjukkan bahwa politik ideologi tidak lagi relevan setelah Pemilu presiden 2014 berakhir.
"Ini sebetulnya sebuah normalitas politik Indonesia. Begitu selesai pemilu, ideologi sudah tidak relevan. Ideologi itu berguna sebelum pemilu untuk mendapatkan suara," jelasnya.
Komentar Koalisi Merah-Putih
Dukungan politik Partai Amanat Nasional, PAN kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan dalam jumpa pers mendadak di Istana Negara, pada Rabu (02/09) siang.
Ketua umum PAN, Zulkifli Hasan, yang didampingi dua pimpinan PAN lainnya, mengatakan dukungan ini tidak dilatari kepentingan untuk mendapatkan jabatan kursi menteri di pemerintahan.
"Sama-sekali kita tidak bicara apakah kabinet dan seterusnya," kata Zulkifli dalam jumpa pers di Istana Negara setelah Presiden memberikan keterangan.
Dalam Pemilu Presiden 2014 lalu, PAN bergabung dengan Koalisi Merah Putih yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden.
Politisi Partai Golkar, Ali Muchtar Ngabalin mengatakan, perubahan politik PAN tidak akan mengurangi kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen.
"Di parlemen, tidak ada kekuatan (Koalisi Merah Putih) yang berkurang. Di parlemen, kita tetap menjalankan fungsi kontrol," kata Ali Muchtar kepada BBC Indonesia.
Dia juga menambahkan, bahwa partai-partai pendukung Prabowo Subianto tidak akan mengikuti langkah PAN.
"Kami berulangkali mengatakan, kami ada di luar dan tetap mengawasi jalannya kinerja pemerintah," ujarnya.
